bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. PP No. Tahun: 2018: Tanggal Diundangkan: Kamis, 22 Maret 2018: Diunduh Sebanyak: 833. 22, TLN No. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Nomor 19 Bentuk. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik. 18/MenLHK-II/2015 tentang. 2016/NO. Tipe Dokumen. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. PP NO 13 2015 ttg PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR. Peraturan Pemerintah (PP) No. E. I. PP. 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji Pensiun Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Prajurit Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN. Badan / Pengarang. 43 Tahun 2007; UU No. U. 13, LN. 19 Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Tipe Dokumen. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 06 April 2016. 2016 PP 35. 19 Tahun 2008 Kecamatan DETAIL PERATURAN Abstrak. PP No. 44, LL SETKAB : 4 HLM. 13 Tahun 2015: Tentang Perubahan Ke-2 atas PP NO. Peraturan Pemerintah (PP) NO. GO. Pedoman. Undang-undang (UU) No. 02 Februari 2021 2363 kali 8177 kali. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Profile. Nomor. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 955 Salinan sesuai dengan aslinya, plh. 387, jdih. Tentang. 107, TLN No. 19 Tahun 2016 tentang Pemberlian Tenaga Listrik dari Pembangkit LIstrik Tenaga Surya Fotovoltaik oleh PT. Perdagangan. 99 Tahun 2016 Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia MATERI. Dev fungsional perencana ahli madya Bappeda NTB hari ini, Jumat, 4 November 2022 menyampaikan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 6062, LL SETNEG : 3 HLM. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Download Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah di situs info asn. 5960, LL SETNEG : 6 HLM. Permenkominfo No. 64 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. T. KPPOD Brief. (2) Rekomendasi dari BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian khusus. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 26, LN. PER-16 SALINAN. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia NO. METADATA PERATURAN. Forum. Perda Kab Pringsewu No 16 Tahun 2016, Instruksi. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 85 Th 1999). 41 Tahun 2016 Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu MATERI. PP No. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat. 25, TLN No. Peraturan Perundang-undangan. Perbandingan PP 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan. E. Judul. Pasal 5 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. 14, LN. 47, LN. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA. No. PP 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP 74 Tahun 2008 tentang Guru tetap menegaskan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang. 14. wpd 2 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. 2016/No. Peraturan Pemerintah (PP). 47 Tahun 2008 . 58 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan Di. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia NO. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 saat ini telah disahkan dan berlaku aktif. 5748, LL SETNEG : 6 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. pp-19-2005-standar-nasional-pendidikan. 57 Th. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang GuruPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Ditetapkan Tanggal. 54_Thn_2009. E. 55, LN. U. Peraturan Perundang-undangan. (batang tubuh hlm 1 sd 116, penjelasan hlm 117 sd 160)PP No. 19 mahkamah konstitusi (penyusunan) 2016. PP No 12 Th 2021 ttg Perubahan Atas PP No 14 Th 2016 ttg Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman: 2 Februari 2021 LN No : 22 TLN No : 6624. 316, TLN No. Peraturan Pemerintah (PP). 101, TLN NO. Permenristek Dikti No. 2016/NO. Tipe Dokumen. 99, LN. NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. 2016 No. pdfDiubah dengan : PP No. PP 2015. 1. ABSTRAK PERATURAN. 10, LN. Peraturan Pemerintah (PP). ID; 24 HLM. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Ketentuan mengenai ujian akhir sekolah berstandar nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (4) dan ujian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4), Pasal 123 ayat (1) huruf b, dan. 82191 kali. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 50, TLN No. Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 34 tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atasPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) No. PERMENDAGRI No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan. pdf: Peraturan Pemerintah (PP) 9 / 2014 : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL: Lihat Katalog : Lihat Abstrak : PP No. 102, TLN NO. 2017. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 5999, LL SETNEG : 8 HLM. ABSTRAK: Dalam dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam di Kabupaten Bogor yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman. bahwa guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan. PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 116, TLN NO. 120, TLN NO. 1. 6058, LL SETNEG : 22 HLM. 264, TLN No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2016 No. pemeliharaan dan perbaikan; e. go. 9, LN. Download Free PDF View PDF. Fendy Tn. Undang. KOMINFO/04/2012 tanggal 30 April 2012. 14 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 61. 19 Tahun 2016 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016. 11. METADATA PERATURAN. 13, LN. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 122, LL SETNEG : 3 HLM. 2019/NO. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan. 259, TLN No. id – PP No. Peraturan Perundang-undangan. 49, LN. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdapat rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara. 93 Tahun 2015 Rumah Sakit Pendidikan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. U. 2016 No. Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara. 9 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV ; PP No. 2016 No. Peraturan Pemerintah (PP) No. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 4. 19, BN 2016/NO 727; ATRBPN; 7 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Eka A Mahmudi. 85 Th 1999) Lampiran III (PP No. 5873, LL SETNEG : 3 HLM. (PP) NO. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri. Guna memahami perubahan yang ada dipandang perlu mengetahui kedua PP dimaksud. Indonesia, Pemerintah Pusat. 5610, LL SETNEG :. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Jl. Mekanisme ini telah diatur dalam PP No. 16 Pasal 434 ayat (4) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. 20 tahun 2003 (Lembaran Negara tahun 2003 No. 2016. Tutup. 5916, LL SETNEG : 13 HLM. PERGUB Bengkulu NO 27 TAHUN 2016 Tanaman. 9, LN. id. 2016 Peraturan Pemerintah (PP) NO. Sebagai tindak lanjut. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis. 34 Tahun 2016 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. Bentuk. 12 Tahun 2016 Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban MATERI. 2017. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Nomor 19 Bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Bentuk Singkat Permendagri Tahun 2016 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 06 April 2016 Tanggal Pengundangan 11 April 2016 Tanggal Berlaku 11 April 2016 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji Pensiun Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Prajurit Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pejabat Negara dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN. Peraturan Pemerintah (PP) No. § UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU. 13 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman T. Dyah Ismayanti NIP 196204301986012001. PP No.